Jakarta — Wacana “1998 Redux” yang belakangan ramai di media sosial dinilai bukan lahir dari gerakan akar rumput mahasiswa, melainkan hasil rekayasa kelompok elite berkepentingan. Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menegaskan bahwa narasi tersebut didorong oleh kekuatan oligarki yang memiliki agenda ekonomi tersembunyi.
Menurut Haris, pola penyebaran tagar dan narasi seperti “1998 Redux” menunjukkan indikasi orkestrasi terstruktur dari atas ke bawah (top-down), bukan muncul secara organik dari dinamika sosial mahasiswa. Ia menilai, penggunaan akun-akun proxy di media sosial menjadi alat untuk menggiring opini publik seolah-olah terjadi kegelisahan kolektif seperti menjelang Reformasi 1998.
Lebih jauh, Haris mengaitkan fenomena ini dengan kepentingan kelompok yang ia sebut sebagai “oligarki serakahnomics”. Kelompok ini, kata dia, memiliki rekam jejak dalam memanfaatkan krisis nasional demi keuntungan finansial. Ia menuding ada upaya sistematis untuk menciptakan kembali situasi instabilitas ekonomi dan politik seperti pada krisis 1998.
Haris mengingatkan publik pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang disebutnya sebagai salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dalam pandangannya, krisis 1998 telah dimanfaatkan oleh segelintir elite untuk melakukan “mega-perampokan” terhadap keuangan negara, dengan kerugian mencapai ratusan triliun rupiah.
Ia juga menyinggung bagaimana dana hasil penyalahgunaan tersebut diduga mengalir ke luar negeri, termasuk ke negara tetangga seperti Singapura. Kondisi itu, menurutnya, memperlihatkan bagaimana krisis dapat menjadi celah bagi praktik korupsi berskala besar.
Dalam konteks kekinian, Haris menilai narasi seperti “Indonesia gelap”, “Indonesia bangkrut”, hingga “sale Indonesia” tidak mencerminkan aspirasi murni rakyat maupun mahasiswa. Ia justru melihatnya sebagai refleksi kepanikan kelompok tertentu yang merasa kepentingannya terancam.
Menurutnya, langkah pemerintah saat ini dalam memperkuat kedaulatan ekonomi, memberantas korupsi, serta menutup celah kebocoran keuangan negara telah mempersempit ruang gerak kelompok oligarki tersebut. Hal inilah yang diduga menjadi latar belakang munculnya berbagai narasi pesimistis terhadap kondisi Indonesia.
Haris menegaskan, pihak yang memiliki kapasitas untuk benar-benar melakukan “sale Indonesia” atau memindahkan aset ke luar negeri justru adalah kelompok elite pemilik modal besar, bukan rakyat biasa. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi narasi yang berkembang di ruang publik.
Di tengah derasnya arus informasi digital, ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap upaya manipulasi opini yang berpotensi merusak stabilitas nasional. Menurutnya, menjaga nalar publik tetap jernih menjadi kunci agar Indonesia tidak kembali terjebak dalam skenario krisis yang menguntungkan segelintir pihak.
Liputan : Maya